Kebijakan Pokok Masa pendudukan Jepang di Indonesia

 Kebijakan Pokok Masa pendudukan Jepang di Indonesia

1.    Buatlah deskripsi mengenai Kebijakan pokok masa kependudukan Jepang di Indonesia!

a.  Kebijakan pada masa pendudukan

Adapun kebijakan Jepang terhadap Indonesia ialah :

1. Menghapuskan pengaruh Barat di Indonesia
2. Memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang melawan sekutu

Usaha-usaha pemerintah Jepang pada masa pendudukan di Indonesia meliputi:

1. Melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang.
2. Rakyat Indonesia diperkenalkan pada kalender Jepang.
3. Melarang semua kegiatan politik dan membubarkan semua perkumpulan yang ada.

·        Bidang Politik

Ø Gerakan 3A

Gerakan yang bertujuan menarik hati rakyat ini berslogan Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia.

Ø Didirikannya PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)

Didirikan ada tahun 1943 dan dipimpin oleh 4 Serangkai, yaitu Soekarno, Muh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, KH. Mas Mansyur. Pada awalnya Jepang membentuk Putera untuk membantu Jepang, namun pada akhirnya malah berbalik, karena gerakan ini malah membangkitkan rasa nasionalisme Indonesia.

Ø  Wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga daerah kekuasaan

Sumatra dibawah Angkatan Darat ke XXV. Jawa dan Madura dibawah Angkatan Darat ke XVI. Kalimantan dan Indonesia timur dibawah Angkatan Laut Armada Selatan 2.

Ø  Jawa Hokokai (Gerakan Kebangkitan Rakyat Jawa)

Tujuannya untuk menggerakkan seluruh rakyat agar memberikan kebaktiannya kepada kekuasaan Jepang. Rakyat diminta untuk membantu melawan Sekutu.

Ø Barisan Pelopor

Tahun 1944, Jepang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Satu demi satu daerah pendudukannya lepas. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuk Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai.

·        Bidang Ekonomi

Jepang melakukan eksploitasi besar besaran terhadap bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perang yang mengakibatkan kesengsaraan bagi bangsa Indonesia.

Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang :

Ø Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan,pabrik bank dan perusahaan penting.

Ø Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatkannya harga barang.

Ø Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang.

·        Bidang Pendidikan

Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi/perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintaha Jepang, siapa saja boleh mendapatkan pendidikan. Rakyat berhak untuk mengenyam pendidikan formal.

·        Bidang Budaya

Dibidang budaya terjadi keharusan menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Rakyat juga diharuskan membungkukan badan kearah timur sebagai tanda hormat kepada kaisar di Jepang pada setiap pagi hari (Seikerei). Hal ini tentu saja sangat menyinggung rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, karena dianggap menyembah kepada kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari, padahal orang muslim hanya melakukan penghormatan kepada Allah SWT.

b.Kebijakan pada akhir masa kependudukan jepang

Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%.

Perlawanan rakyat juga mulai terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti di Lhouksumawe, Blitar, Aceh, Kalimantan, Indramayu dll.. Dengan bekal seadanya rakyat mulai berani untuk berperang melawan Jepang. Hingga akhirnya Jepang

menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya.

2.   Buatlah perbandingan kebijakan masa awal dan akhir pendudukan Jepang di Indonesia!

Perbandingan kebijakan masa awal pendudukan Jepang di Indonesia adalah pada saat itu kebijakanya bersifat radikal dan menyengsarakan bangsa Indonesia atau membuat rakyat Indonesia menderita. Kebijakan-Kebijakan Jepang sangat tidak menguntungkan rakyat Indonesia dan hanya bertujuan untuk kepentingan Jepang. Sedangkan masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia cukup longgar. Dikarenakan Jepang berada dalam kondisi tidak stabil dimana Jepang mulai kalah dalam berbagai pertempuran melawan Sekutu, sedangkan perlawanan-perlawanan dari Indonesia semakin berkobar. Ditambah mulai munculnya para cendekiawan seperti Ir.Soekarno, Sutan Syahrir dan Moh. Hatta yang terus menyebarkan semangat kemerdekaan

Anggota Keompok  :

1.     Agustin Dwi Susanti                  (03)

2.    Anisa Nurul Aini                        (04)

3.    Faisal Hernanda P.                     (13)

4.    Indah Amarani S.                      (14)

5.    Riska Azahra                            (21)

6.    Rizky Imaddudin                       (22)

7.    Salsabila Ranasanti                    (23)

8.    Tisa Akta S.                             (25)

KELOMPOK 2

XI IPS 1